Buntut dari PPDB, Sejumlah Kepala Sekolah Kota Bogor dirotasi.
Mahatvamediaindonesia.id, KOTA BOGOR – Sejumlah kepala SMP dan pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) dirotasi Pemkot Bogor. Itu imbas dari polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baru-baru ini. Selasa, (01/08/2023).
Pelantikan Pejabat Struktural dan Kepala SMP itu berlangsung di Kantor Disdik Kota Bogor, Senin (31/7).
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, rotasi merupakan bentuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan yang ada dalam PPDB.
Ia berharap keputusannya itu dapat membawa penyegaean dalam pimpinan sekolah di SD dan SMP.
“PPDB kemarin tidak dilakukan dengan baik verifikasi administrasi, scan barcode, verifikasi pendaftar, dan verifikasi faktual di lapangan sehingga menimbulkan banyak persoalan,” jelas Bima.
Bima menerangkan, ada 8 sekolah yang mendapatkan rotasi. Penyebabnya, banyak persoalan yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
Berikut daftar pejabat dan kepsek yang dirotasi.
Warsadi dari Kepala SMPN 1 Kota Bogor menjadi Kepala SMP 3 Kota Bogor
Endang Mina dari Kepala SMPN 3 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 8 Kota Bogor
Neti Anniati dari Guru SMPN 5 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 20 Kota Bogor
Estiza Septiana dari Kepala SMPN 8 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 1 Kota Bogor
Akhmad Bukhori dari Kepala SMPN 12 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 16 Kota Bogor
Euis Nurjanah dari Kepala SMPN 18 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 12 Kota Bogor
Dwi Nuhayani dari Kepala SMPN 20 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 18 Kota Bogor
Dedi Husnaeni dari Guru SMPN 1 Kota Bogor menjadi Kepala SMPN 6 Kota Bogor
Sekretaris Disdik yang sebelumnya ditempati Dani Rahadian kini diduduki Hendres Deddy Nugroho, mantan
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kepala Bidang SMP yang sebelumnya diduduki Yosep Berliana kini ditempati oleh Adhitya Bhuana, mantan Sekretaris Kecamatan Bogor Utara
Kepala Bidang SD yang sebelumnya ditempati Rudi Suryanto kini diduduki Raden Medi Sandora, mantan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial.