Aktivis Hukum Pertanyakan Transparansi Anggaran Perjalanan Dinsos Bogor ke Bali

MAHATVA.ID – Dua aktivis hukum, Nurdin Ruhendi dan Haidy Arsyad, baru-baru ini melayangkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor. Mereka mempertanyakan transparansi anggaran terkait perjalanan dinas ke Bali yang dilakukan jajaran Dinsos Kabupaten Bogor, yang diklaim sebagai Bimbingan Teknis (Bimtek) namun dinilai sejumlah pihak lebih sebagai "pelesiran" di tengah tuntutan penghematan anggaran.

Nurdin Ruhendi mengungkapkan bahwa penggunaan dana daerah untuk perjalanan dinas ini menimbulkan sejumlah tanda tanya, terutama mengenai urgensi kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di luar kota.

“Kami ingin memastikan transparansi penggunaan anggaran, apakah kegiatan tersebut benar-benar mendesak dan relevan atau hanya sekadar menghabiskan anggaran publik tanpa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Haidy Arsyad menambahkan bahwa mereka tak hanya meminta rincian anggaran, tetapi juga ingin mengetahui hasil yang dicapai dari kegiatan Bimtek tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak tahu bagaimana dana publik digunakan, terutama untuk kegiatan yang tampaknya tidak berdampak langsung pada pelayanan sosial di Kabupaten Bogor.

“Kami meminta PPID Dinsos untuk membuka data terkait anggaran, daftar peserta, materi pelatihan, serta evaluasi hasil dari kegiatan ini,” jelas Haidy.

Surat permohonan tersebut diajukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi hak bagi masyarakat untuk meminta informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.

Langkah Nurdin dan Haidy ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang mendesak pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran perjalanan dinas dan mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan informasi ini. 

Para aktivis berharap, permintaan ini dapat mendorong kesadaran dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi anggaran demi akuntabilitas publik.