Antusiasme Tanimbar Sambut BRNR: Target 5000 Relawan

MAHATVA.ID – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Provinsi Maluku, Sarah Jambormias, mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut keberadaan BRNR.  

Hal ini disampaikan Sarah di sela-sela kegiatan persiapan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BRNR Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, sambutan yang luar biasa ini menjadi bukti nyata semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun daerah.  

"Kehadiran BRNR di Tanimbar mendapat respons yang sangat positif. Saya berharap setelah pelantikan nanti, para relawan dapat bekerja maksimal sehingga persoalan seperti pengangguran dan keterpurukan ekonomi dapat diminimalkan," ujar Sarah.  

Fokus Utama BRNR: Generasi Emas dan Pengurangan Kemiskinan  

Sarah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama BRNR adalah menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas. Selain itu, organisasi ini juga fokus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, sekaligus mengawal dan mengawasi program pemerintah agar tepat sasaran.  

"BRNR hadir untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Relawan di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan diharapkan dapat aktif berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini," tambahnya.  

Target Relawan 5.000 Orang di Tanimbar  

Sarah menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan memiliki 5.000 relawan untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program. Untuk itu, kuota relawan di setiap desa dan kelurahan akan ditingkatkan.  

"Dengan semakin banyaknya relawan yang direkrut, tentu kita juga harus memastikan kesejahteraan mereka. Relawan harus memiliki prospek masa depan yang cerah, termasuk peluang untuk mendapatkan penghasilan," jelasnya.  

Digitalisasi untuk Transparansi  

Sarah juga menyinggung pentingnya era digitalisasi dalam mendukung keterbukaan informasi. Dengan peluncuran platform digital, BRNR berkomitmen menciptakan akses yang sama bagi masyarakat di seluruh Indonesia.  

"Keterbukaan informasi akan menjadi landasan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan program. Ini adalah langkah besar menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya.