Farida Rahangiar: Presiden Prabowo Dorong Hilirisasi Digital untuk Indonesia Emas
MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat hilirisasi digital untuk memastikan akses keterbukaan yang merata di seluruh Indonesia. Salah satu program utamanya adalah pemberian makanan bergizi gratis dengan anggaran mencapai Rp 460 triliun selama lima tahun atau Rp 71 triliun per tahun.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR), Farida Rahangiar, saat ditemui media di Hotel Harapan Indah, Saumlaki. Farida menegaskan bahwa BRNR akan terus mengawal program ini agar tepat sasaran dan menghindari penyimpangan.
Digitalisasi dan Peran Relawan BRNR
Menurut Farida, BRNR telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai mitra digital melalui Nota Kesepahaman (MoU). Infrastruktur digital tengah disiapkan untuk mendukung peluncuran aplikasi yang memungkinkan relawan mengelola program secara efektif.
“Relawan harus siap berkorban. Jika tidak siap, jangan jadi relawan. Ini tentang masa depan dan harapan,” tegas Farida.
BRNR juga memastikan kesejahteraan para relawan dengan membagikan 15% saham aplikasi kepada pengurus tanpa potongan, guna menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi para anggota.
Program Makan Bergizi Gratis dan Kemitraan Daerah
Farida menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis melibatkan empat komponen utama, yaitu:
1. Penyedia bahan baku.
2. Penyedia jasa masak.
3. Pencatatan distribusi.
4. Pengantaran ke masyarakat.
“Pemerintah harus bermitra dengan pihak-pihak lokal, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian lebih seperti Indonesia Timur. Kita tidak boleh membiarkan program ini hanya terserap di wilayah Barat. Indonesia Timur juga harus mendapat prioritas,” kata Farida.
BRNR sebagai Rumah Kebersamaan
Farida menegaskan bahwa BRNR adalah rumah kebersamaan yang mengedepankan kekeluargaan. Meski ada perbedaan pendapat, tujuan bersama menuju perubahan dan Indonesia Emas harus menjadi prioritas utama.
“Kami akan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana, termasuk penyaluran program ke daerah melalui kelompok usaha dan pemberdayaan. Dengan dukungan aplikasi digital, pendapatan anggota bisa mencapai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per triwulan,” ujarnya.
Pesan untuk Pemerintah Daerah
Farida mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyesuaikan diri dengan program hilirisasi digital ini. “Keterlambatan bisa membuat daerah Timur kehilangan kesempatan. Kita harus cepat mengambil peran, karena hanya kita yang tahu kebutuhan masyarakat lokal,” pungkasnya.