LS Visi Nusantara Soroti Transparansi DPRD Kabupaten Bogor dan Harapan untuk 2025

MAHATVA.ID – Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi, menyerukan komitmen bersama untuk membangun dialog yang konstruktif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor. Dalam diskusi terbaru, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam perencanaan kerja DPRD Kabupaten Bogor, terutama untuk tahun 2025.  

“Saya pernah bertanya tentang rencana kerja DPRD tahun 2025, tetapi publik sama sekali tidak tahu. Padahal DPRD adalah lembaga publik yang seharusnya menjadi penggerak utama nasib rakyat. Sayangnya, hingga saat ini informasi tersebut belum tersedia di website DPRD. Bahkan, unggahan terakhir di situs tersebut berasal dari tahun 2016,” ujar Yusfitriadi.  

Ia menegaskan bahwa publik berhak memberikan penilaian terhadap kinerja DPRD, baik itu berupa apresiasi ataupun kritik, berdasarkan transparansi dan hasil kerja mereka.

"Jika kinerja mereka bagus, kita berikan apresiasi. Tapi jika tidak, kita punya hak memberikan catatan kritis," tambahnya.  

Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menjelaskan bahwa rencana kerja untuk 2025 telah disusun sejak 2024. Sastra, yang baru dilantik empat bulan lalu, menyoroti sejumlah pencapaian penting, termasuk penyelesaian RAPBD 2025 sebesar Rp 11,1 triliun.  

“Tugas kami untuk 2025 adalah menyelesaikan 13 rancangan perda, terdiri dari 10 usulan pemerintah daerah dan 3 inisiatif DPRD. Semua sudah kami sepakati bersama,” jelas Sastra.  

Ia juga berharap pelantikan kepala daerah terpilih dapat segera dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Setelah gugatan di Pilkada 2024 dicabut, kami menunggu penetapan kepala daerah oleh KPU. Semoga setelah dilantik, program kerja 100 hari bupati dapat segera dijalankan,” ujarnya.   

Sastra menyoroti kemenangan pasangan kepala daerah terpilih yang meraih 72% suara, mencatat sejarah baru di Kabupaten Bogor dengan total pemilih mencapai 1,6 juta. Ia optimistis bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah akan membawa dampak positif.  

“Dengan Presiden RI yang tinggal di Kabupaten Bogor dan gubernur satu partai dengan bupati terpilih, kita punya peluang besar untuk menarik anggaran APBN demi mempercepat pembangunan di 40 kecamatan,” katanya.  

Sastra juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program pemerintah daerah yang bertujuan mengatasi keterlambatan pembangunan beberapa tahun terakhir.

“Kami berharap tahun 2025 menjadi momentum percepatan pembangunan, membawa Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan istimewa,” tutupnya.