Prabowo Bahas Hilirisasi & Swasembada Energi, Bahlil: Ini Urusan Negara!
MAHATVA.ID - Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (31/1/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa pertemuan tersebut membahas strategi hilirisasi industri dan swasembada energi nasional.
"Saya adalah Ketua Satgas Hilirisasi dan Swasembada Energi. Jadi ini adalah urusan negara," ujar Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Minggu (2/2/2025).
Bahlil menegaskan bahwa dirinya sebagai pembantu presiden bertugas untuk menjalankan setiap kebijakan yang diperintahkan oleh kepala negara. "Yang namanya pembantu presiden harus mengikuti arahan. Jangan ada pembantu yang merasa bos," katanya.
Fokus Rapat: Hilirisasi & Pengelolaan Lahan
Menurut keterangan resmi Biro Pers Istana, ratas tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk penataan lahan perkebunan sawit dan optimalisasi hilirisasi.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang akan segera diterapkan guna memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai regulasi. Salah satu kebijakan utama adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas ini bertugas melakukan penertiban dan memastikan pemanfaatan lahan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan terkait perkebunan sawit dengan tetap berpegang pada regulasi lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Komitmen Pemerintah dalam Tata Kelola Energi & Investasi
Rapat ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut akan diawasi langsung oleh Presiden Prabowo untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menjaga kepentingan lingkungan dan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kemandirian energi melalui hilirisasi industri dan kebijakan swasembada energi.