Presiden Prabowo Pangkas Anggaran APBN 2025 Sebesar Rp306,69 Triliun: Fokus pada Efisiensi

MAHATVA.ID - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres tersebut ditandatangani pada 22 Januari 2025 dan mengatur pemangkasan anggaran di berbagai sektor kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Dua Sumber Utama Pemangkasan

1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L):
   Pemangkasan sebesar Rp256,1 triliun dilakukan dengan mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat dihemat.

2. Dana Transfer ke Daerah (TKD):
   Pengurangan sebesar Rp50,59 triliun yang berdampak pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

   Resmi dibuka Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, Lapas Cibinong Gelar Program Rehabilitasi Pemasyarakatan

   

Fokus Efisiensi Tanpa Mengganggu Bansos dan Gaji

Presiden menegaskan bahwa efisiensi tidak mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Penghematan akan diarahkan pada:

• Belanja operasional perkantoran.
• Belanja pemeliharaan.
• Perjalanan dinas.
• Bantuan pemerintah.
• Pembangunan infrastruktur.
• Pengadaan peralatan dan mesin.

Instruksi dan Mekanisme Pelaporan

Presiden meminta para menteri dan kepala lembaga untuk segera menyusun rencana efisiensi dan melaporkannya kepada mitra komisi di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, hasil tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025.

Sri Mulyani akan memblokir pos anggaran yang telah disepakati untuk dihemat. "Memastikan pelaksanaan penghematan sesuai dengan target pelayanan publik," ujar Presiden.

TPPAS Lulut Nambo Bakal dilakukan Uji Coba Dengan Daya Tampung 100 Ton

Penyesuaian oleh Kepala Daerah

Sebagai dampak pemangkasan TKD, kepala daerah diminta menyesuaikan APBD 2025 dengan memprioritaskan alokasi anggaran untuk target pelayanan publik. "Tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau alokasi belanja tahun sebelumnya," tegas Prabowo.

Penghematan untuk Efisiensi dan Pembangunan

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara demi mendorong pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Presiden Prabowo memastikan bahwa upaya ini tetap sejalan dengan visi pelayanan publik yang maksimal dan berkeadilan.