Protes Warga Memuncak: Truk Pengangkut Material Bendungan Cijurey Ganggu Aktivitas Jalan Desa

MAHATVA.ID – Aktivitas truk pengangkut material bahan baku proyek Bendungan Cijurey semakin dikeluhkan warga Desa Mekarwangi-Selawangi, Kabupaten Bogor. Selain melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait jam operasional, iring-iringan truk ini dianggap merusak jalan desa dan mengganggu aktivitas masyarakat.  

Kemacetan dan Kerusakan Jalan Meningkat

Setiap hari, jalan kabupaten yang sempit dipenuhi truk besar yang beriringan hingga tiga hingga lima kendaraan sekaligus. Padahal, jalan tersebut bukan diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar seperti truk tambang.  

"Seharusnya kepentingan masyarakat didahulukan dibanding proyek besar yang malah menyengsarakan warga," ungkap seorang pengguna jalan yang enggan disebutkan namanya.  

Selain menutup akses jalan, kondisi jalan Mekarwangi-Selawangi kian rusak parah akibat beban berlebih dari truk pengangkut material tersebut. Pada musim hujan, jalan menjadi licin dan berlubang, sementara saat musim panas, debu bertebaran mengganggu warga sekitar.  

Pelanggaran Perda dan Jam Operasional  

Warga menyoroti pelanggaran jam operasional truk yang seharusnya diatur dalam Perda Kabupaten Bogor.  

"Kami bukannya menolak proyek pemerintah, tapi aturan jam operasional harus dipatuhi. Jalan ini jalan kabupaten, bukan jalan provinsi. Kenapa perdanya dilanggar?" keluh seorang warga Desa Karyamekar.  

Selain itu, suara bising dari truk yang terus melintas juga mengganggu kenyamanan warga.  

"Kami hanya minta proyek ini memprioritaskan kepentingan masyarakat sesuai aturan yang ada. Jalan ini tidak layak untuk truk besar. Kalau begini, malah menyusahkan masyarakat," tambahnya.  

LSM Soroti Dampak Sosial dan Lingkungan 

Roger, anggota Tim Investigasi LSM KPK, turut mengkritisi aktivitas truk pengangkut material Bendungan Cijurey yang tidak mematuhi aturan.  

"Seharusnya pihak subkontraktor menggunakan dump truck kecil untuk mengurangi dampak kerusakan jalan. Jangan hanya mencari keuntungan tanpa peduli lingkungan dan warga," tegas Roger.  

Ia juga menyoroti dugaan kurangnya penerapan Sistem Manajemen Dampak Lingkungan (SIMDAL) oleh kontraktor proyek. Menurutnya, keluhan warga tidak pernah digubris, sementara pihak aparat terkesan tutup mata.  

"Proyek ini harus segera mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan. Warga membutuhkan solusi, bukan sekadar janji," pungkasnya.  

Tuntutan Warga

1. Penegakan Perda: Mematuhi jam operasional truk sesuai aturan.  

2. Perbaikan Jalan: Perbaikan jalan kabupaten yang layak dan tahan beban berat.  

3. Penggunaan Truk Kecil: Mengganti truk besar dengan dump truck kecil untuk mengurangi kerusakan jalan.  

4. Prioritas untuk Masyarakat: Mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan umum.