Ridwan Kamil dan Bima Arya Polisikan Pemalsu Data PPDB 2023: Ribuan Siswa Dicoret.

Mahatvamediaindonesia.id, BOGOR – Sebagai tindaklanjut terhadap kasus 4.700-an siswa dicoret karena memalsukan data dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru 2023 (PPDB 2023) di Jawa Barat, pemerintah setempat siap memolisikan oknum-oknum yang terlibat. Rabu, (02/08/2023).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan dari ribuan siswa tersebut, terdapat sekitar 80-an kasus yang diindikasikan dengan pemalsuan data terkait syarat PPDB 2023.

Pemalsuan data PPDB 2023 yang terciduk, berupa pengeditan elektronik terhadap QR code Kartu Keluarga yang terhubung langsung dengan website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Sekitar 80-an kasus pemalsuan syarat PPDB 2023 yang berbentuk modus mengedit secara elektronik QR code Kartu Keluarga yang link-nya ke website dukcapil palsu,” kata Ridwan Kamil melalui Instagramnya, Selasa, 1 Agustus 2023.

“Sehingga data yang dicek panitia PPDB seolah-olah alamatnya dekat dengan sekolah. Padahal tidak,” katanya. Dia mengatakan masalah dari PPDB zonasi tersebut akan ditindaklanjuti ke ranah hukum.

“Pasalnya pemalsuan data sudah termasuk pelangaran karena tergolong sebagai tindakan memalsukan dokumen negara,” sambungnya.

Ridwan Kamil berkata untuk para oknum pemalsu termasuk orangtua yang terlibat dengan sengaja, agar bersiap-siap mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.

“Kepada anda para pemalsu atau mungkin orangtua yang terlibat dengan sengaja, siap-siapa bertemu di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum anda. Demikian pengumuman ini saya sampaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan kasus-kasus pemalsuan data di Bogor. Bahkan oknum yang terlibat adalah para pejabat di dinas dan sekolah.

“Saya lakukan pergantian 3 pejabat Dinas Pendidikan, 8 Kepala Sekolah SMP dan 31 Kepala Sekolah SD. Rotasi ini untuk pembelajaran dan pembenahan atas persoalan PPDB kemarin,” kata Bima Arya lewat Instagramnya, Selasa, 1 Agustus 2023.

Selain melakukan rotasi, pihaknya akan melakukan evaluasi dan pembenahan di Disdukcapil Kota Bogor dengan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bima Arya juga berencana mengeluarkan peraturan wali kota untuk pembenahan sistem PPDB ini. Beberapa hal yang disinggung dalam aturan, terkait mekanisme sistem seleksi yang lebih ketat.

Selain itu, prosedur verifikasi administrasi dan faktual pada pemberkasaan calon siswa sehingga tidak ada lagi pemalsuan data.

“Pemkot Bogor juga berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran hukum pidana dalam tahapan PPDB,” katanya.

“Saya ingatkan Dinas Pendidikan untuk jaga integritas, ingat sumpah jabatan, mengayomi sekolah, guru dan semua siswa-siswi,” katanya.

Bima Arya membuka saluran pengaduan untuk kecurangan PPDB 2023 di Kota Bogor melalui nomor 0852-1845-3813.