Ujang Sunandar keluhkan lambatnya penerbitan Sertifikat tanah Program PTSL.

Mahatvamediaindonesia.id, Sukamakmur – Kepala Desa Sukamakmur Ujang Sunandar terus menanyakan kepastian sertifikat tanah warga ke BPN Bogor 2, yang sudah lebih dari satu tahun tak kunjung selesai. Selasa, (25/07/2023).

Pasalnya, sudah lebih dari satu tahun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga Desa Sukamakmur tak kunjung selesai, dari 2500 bidang yang harusnya mendapatkan buku sertifikat, baru kurang dari 500 buku yang jadi dan dibagikan kepada warga.

“Saya baru pulang ibadah haji, makanya saya coba untuk kembali menggeber ke BPN Bogor 2, akan kejelasan kapan sertifikat warga saya bisa selesai,” ungkap Ujang, Senin (24/7/23).

Kades Sukamakmur Ujang Sunandar, S.Pd.i menyebutkan, untuk dirinya pribadi sangat paham jika memang harus selesai agak lambat. Mengingat, BPN dikejar banyak program dan pembuatan sertifikat itu bukan hanya di Desa Sukamakmur saja.

“Tapi lain halnya dengan warga yang belum tentu mengerti pekerjaan, yang mereka hitung hanya waktu yang sudah sangat lama dan sertifikat mereka belum juga jadi,” ungkapnya.

Kemarin saja, sambung Ujang, saat pembagian yang kedua, dengan jumlah 180 buku, informasi dari Sekdes dirinya disambangi beberapa warga yang tidak mendapatkan undangan untuk mengambil buku sertifikat.

“Tidak kisruh saja sudah bagus, maka dari itu saya berharap setiap minggunya ada yang jadi dari berkas-berkas yang sudah kami verifikasi ulang karena masih ada kekurangan syarat,” tandasnya.

Paling tidak, lebih lanjut Ujang mengatakan, jika setiap minggunya buku sertifikat tanah milik warga itu bisa dibagikan, minimal bisa membuat mereka sedikit tenang. Sehingga dirinya pun tidak seperti orang diteror karena setiap ketemu warga itu yang ditanyakan hanyalah kapan sertifikat jadi.

“Sebagai kepala desa, saya jadi beban moral. Betul itu risiko saya menjadi orang nomor satu di desa, tapi saya berharap juga  sertifikat segera selesai, karena yang harus diurus itu masih banyak sekali,” bebernya.

“Belum kasus sengketa lahan, belum lagi anggaran BHPRD yang tak kunjung cair. Nasib gaji staf saya yang harus dipikirkan, ditambah pertanyaan-pertanyaan warga soal sertifikat yang gak juga jadi. Rungkad lah, ” pungkasnya.