Wamendagri Bima Arya: Digitalisasi Sistem Pemerintahan Persempit Ruang Korupsi

MAHATVA.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pemutaran film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bima menyebut digitalisasi mampu meminimalkan peran manusia dalam proses pemerintahan, sehingga risiko korupsi dapat ditekan. "Saya sangat percaya bahwa digitalisasi sistem pemerintah berbasis elektronik dapat meminimalkan peran manusia dan mengedepankan teknologi," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Menurut Bima, pengawasan publik dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran masyarakat dan seniman, perlu diperkuat untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif. "Kita harus terus memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam pengawasan," tambahnya.

Bima juga mengapresiasi film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" yang dinilainya mampu memberikan edukasi terkait dampak korupsi. Ia berharap film ini dapat ditonton oleh para kepala daerah dan pejabat sebagai pengingat akan bahaya korupsi bagi masyarakat.

Selain itu, Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, terutama melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program ini bertujuan memperkuat instrumen pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Bima juga menyoroti pentingnya evaluasi efektivitas Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat pengawasan. "Kita harus memastikan bahwa tingginya skor MCP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada penghapusan fraud, korupsi, dan gratifikasi," tegasnya.