MAHATVA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperbolehkan rapat dinas dilakukan di hotel.

Namun, Rudy menegaskan bahwa seluruh kegiatan rapat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan di hotel-hotel yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

“Sebetulnya sejak awal kami memperbolehkan rapat-rapat di hotel, namun hotel tersebut harus berada di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto kepada awak media, Senin (16/6/2025).

Rudy menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendongkrak sektor ekonomi lokal, terutama industri perhotelan yang turut menyerap banyak tenaga kerja lokal seperti petugas kebersihan, office boy, hingga staf hotel lainnya.

“Kami bukan ingin bermewah-mewahan, tetapi ingin menghidupkan karyawan, office boy, tukang sapu yang bekerja di hotel-hotel tersebut. Bagaimanapun, mereka juga warga Kabupaten Bogor,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti keberhasilan Hotel Horison Sayaga—hotel milik BUMD Kabupaten Bogor—yang mencatat peningkatan okupansi selama rangkaian perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543 Tahun.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hotel-hotel milik swasta juga akan dilibatkan dalam penyelenggaraan rapat dinas.

“Kami tidak hanya fokus mengadakan rapat-rapat di Hotel Horison Sayaga, karena masih banyak hotel-hotel milik swasta lainnya yang juga butuh dukungan,” tegasnya.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan geliat ekonomi daerah pasca-pandemi dan di tengah tantangan ekonomi global.

Dengan menyelenggarakan rapat di hotel lokal, Pemerintah Kabupaten Bogor secara langsung mendistribusikan anggaran belanja untuk mendukung sektor usaha dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect).