MAHATVA.ID -Sorotan tajam kembali mengarah pada sektor pelayanan kesehatan Kepulauan Tanimbar, setelah Komisi II DPRD KKT menemukan adanya ketidaksesuaian laporan data Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Temuan ini dinilai sangat berbahaya karena bisa berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan, Komisi II menemukan bahwa laporan dari sejumlah Puskesmas diinput ke sistem Hospam (Health Operational System and Management) hanya menampilkan data positif, yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Padahal, banyak puskesmas mengalami kekurangan fasilitas, tenaga medis, dan keterlambatan penanganan pasien.
“Kalau Data Dipoles, Nyawa Jadi Taruhan” – DPRD Soroti Pelaporan Fiktif
“Kalau semua data dibuat indah, padahal pelayanan buruk, siapa yang bertanggung jawab atas nyawa-nyawa yang melayang?” tegas Amrosius Rahanwati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Tanimbar.
Ia mengungkapkan bahwa data yang tidak sesuai fakta telah menyebabkan kematian ibu hamil dan pasien rujukan karena fasilitas medis yang terbatas di kecamatan terpencil. Ini membuktikan bahwa kesalahan pelaporan bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut nyawa manusia.
Dinas Kesehatan Diduga Lalai, Kemenkes Tak Bisa Beri Intervensi
Laporan Puskesmas seharusnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, namun diduga terjadi kelalaian dalam proses validasi. Akibatnya, laporan terlihat baik-baik saja dan Kementerian Kesehatan tidak bisa memberi intervensi strategis, karena tidak ada indikator krisis dalam data.
DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh Dinas Kesehatan
Melihat kondisi ini, Rahanwati menegaskan perlunya evaluasi total Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia menilai bahwa lemahnya verifikasi dan pengawasan membuat program-program pemerintah pusat bisa gagal di tingkat daerah.
.jpeg)