Bogor, MAHATVA.ID – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana, menegaskan pihaknya tidak akan segan menutup operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor jika terbukti tidak memenuhi standar gizi dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat dan orang tua murid terkait menu MBG yang dinilai tidak layak dan tidak sesuai standar gizi. Menindaklanjuti laporan itu, DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG.
Dari hasil sidak tersebut, Irvan menduga adanya oknum yang memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan pribadi.
“Ini adalah salah satu program Pak Prabowo. Saya tidak ingin program ini justru dicoreng oleh SPPG yang hanya mencari keuntungan pribadi. Terlebih di bulan Ramadan, jangan sampai penyaluran dirapel hingga tiga hari,” Kata Ipeck sapaan Akrabnya.
Ia juga mempertanyakan kandungan gizi dari paket MBG yang dibagikan kepada para siswa, yang terdiri dari buah salak, telur, kue, dan keripik tempe.
“Ini harus dievaluasi. Jika tidak ada perbaikan, kami tidak akan segan-segan merekomendasikan penutupan operasionalnya,” tegasnya.
Irvan berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan utama program untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dapat tercapai.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, juga menyoroti ketidaksesuaian menu MBG yang disalurkan selama bulan Ramadan. Hal ini memicu keluhan dari sejumlah orang tua murid dan masyarakat.
Sebagai koordinator Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Agus berencana mengarahkan Komisi IV untuk ikut membantu melakukan pengawasan terhadap penyaluran program MBG di satuan pendidikan.
.jpeg)