MAHATVA.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan seluruh upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Penegasan ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/2025).
Mentan Amran menuturkan pemerintah akan menghalau seluruh upaya impor beras, terutama jika dilakukan secara ilegal.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Menurut Amran, tidak ada urgensi maupun alasan bagi Indonesia untuk mengimpor beras. Ia menjelaskan bahwa stok beras nasional berada pada posisi kuat, dengan proyeksi produksi 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan penghentian impor juga disebut berkontribusi pada turunnya harga beras dunia.
“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.
Amran menyampaikan pemerintah langsung merespons laporan awal mengenai barang masuk tanpa izin.
“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan impor tersebut diduga telah direncanakan.




