MAHATVA.ID -Upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) semakin tajam dan terstruktur. Pemantau Keuangan Negara (PKN) KKT melakukan audiensi penting dengan Polres Kepulauan Tanimbar yang diwakili langsung oleh Wakapolres, Kompol Emus Minanlarat, pada Jumat (17/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Polres menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja PKN dalam mengungkap indikasi korupsi di desa-desa.
Kompol Emus Minanlarat mengapresiasi tajam kontribusi PKN yang selama dua bulan terakhir telah melakukan konsolidasi, edukasi, dan investigasi ke sejumlah desa. Dari 33 desa di empat kecamatan, PKN telah menjangkau sekitar 80% wilayah target dan mengantongi berbagai data indikatif penyalahgunaan dana negara.
“PKN telah membantu tugas-tugas kejaksaan dan kepolisian. Kami beri dukungan penuh. Jika ada temuan korupsi di desa atau instansi, laporkan, dan kami akan proses sesuai prosedur hukum,” tegas Minanlarat.
Koordinator PKN KKT, Yance Lartutul, menyebutkan bahwa selain desa yang sudah dikunjungi, ada pula beberapa desa yang secara sukarela membawa laporan lisan dan tertulis kepada pihaknya. Laporan tersebut telah diteruskan ke aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri Saumlaki maupun Polres KKT.
“Dari sejumlah desa yang membawa data fisik kepada kami, ada dua yang telah kami dorong langsung ke Kapolres dan Kejaksaan agar segera ditindaklanjuti,” kata Lartutul.
Ia menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan disertai dokumen pendukung yang valid terkait dugaan penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan keuangan negara.
Anggota PKN lainnya, Hetreda O. Yusup, menekankan pentingnya kehadiran polisi saat PKN melakukan kunjungan ke desa-desa maupun dinas pemerintahan. Ia meminta agar jajaran kepolisian sektor kecamatan turut memantau langsung proses investigasi demi menjamin keamanan dan transparansi.
“Kami minta agar setiap kunjungan kami dikawal oleh aparat setempat. Ini penting untuk efektivitas kerja lapangan dan juga keselamatan tim,” tegas Yusup.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa beberapa desa masih enggan mengakui temuan PKN karena belum dilakukan investigasi menyeluruh. Padahal, kehadiran PKN diharapkan mampu mengungkap berbagai penyimpangan yang selama ini tertutup rapi.
.jpeg)