Jakarta, MAHATVA.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri ini diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, di mana Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025.
“Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Dalam penguatan sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan petani jagung binaan di berbagai daerah.
Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal usaha untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
NasionalAHY: Infrastruktur Jadi Kunci Ketahanan Nasional di Tengah Geopolitik Global yang Tak Pasti
Sementara itu, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tidak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan harga bagi petani. Polri memastikan hasil panen jagung tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama penyerapan hasil panen bersama Perum Bulog.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
.jpeg)