MAHATVA.ID – Iklim investasi di Indonesia terancam akibat maraknya praktik premanisme di kawasan industri. Muhammad Sirod, Fungsionaris Kadin Pusat, menyoroti bagaimana ulah oknum organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga gangguan logistik telah menyebabkan kerugian investasi hingga ratusan triliun rupiah.
"Investor enggan berkembang karena ketidakpastian keamanan dan biaya tambahan yang tidak perlu," tegas Sirod dalam wawancara eksklusif.
Investasi Terancam, BKPM Diminta Bertindak Tegas
Kementerian Investasi/BKPM disebut berkomitmen mengatasi masalah ini, tetapi Sirod menegaskan bahwa komitmen saja tidak cukup. Dibutuhkan tindakan tegas terhadap oknum ormas dan pejabat daerah yang terlibat dalam praktik ilegal ini.
"Budaya premanisme dari tingkat atas hingga bawah menghambat industrialisasi. BKPM perlu memperkuat pengawasan keamanan dan pengelolaan kawasan untuk memulihkan kepercayaan investor," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti bagaimana rekrutmen tenaga kerja melalui oknum ormas justru merusak produktivitas. Menurutnya, seharusnya perekrutan berbasis kompetensi, bukan sistem "jatah" yang ditentukan oleh kelompok tertentu.
"Jika sistem perekrutan masih dikendalikan oleh ormas tanpa mempertimbangkan kompetensi, maka industri kita akan terus tertinggal. Ini mencerminkan lemahnya teknokrasi dan meritokrasi dalam tata kelola bisnis," tambahnya.
Dualisme Peran Ormas dan Tantangan Penindakan
Sirod mengakui bahwa tidak semua ormas merugikan dunia usaha. Beberapa berfungsi membantu efektivitas aparat dan menjaga ketertiban. Namun, di sisi lain, oknum tertentu menjadi penghambat investasi dengan praktik pungli dan intimidasi.
.jpeg)