Jakarta, MAHATVA.ID — Perubahan lanskap politik internasional pasca-Perang Dingin menunjukkan pergeseran signifikan dari dominasi liberalisme global menuju pendekatan yang lebih realistis dan berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini disampaikan Muhammad Sirod, Mahasiswa S2 Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan (Unhan), dalam pernyataannya yang menyoroti dinamika geopolitik global serta relevansinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sirod, selama lebih dari dua dekade negara-negara Barat bertumpu pada asumsi bahwa demokrasi liberal, pasar bebas, dan institusi multilateral mampu menciptakan stabilitas global. Namun, praktik tersebut justru melahirkan standar ganda (double standard), di mana tekanan normatif hanya diberlakukan pada negara di luar lingkar kekuatan Barat.
“Perkembangan internasional beberapa tahun terakhir menunjukkan asumsi tersebut semakin ditinggalkan, terutama sejak Amerika Serikat di bawah Donald Trump mulai mengoreksi pendekatan liberal global,” ujar Sirod.
Ia menilai kembalinya konflik berskala besar, meningkatnya persaingan kekuatan utama, serta melemahnya efektivitas institusi internasional menjadi bukti bahwa tatanan liberal internasional tengah mengalami kemunduran. Dalam konteks ini, nasionalisme dan penguatan kedaulatan negara berkembang justru muncul sebagai respons defensif, bukan agresif.
Realisme Internasional dan Kritik terhadap Hegemoni Liberal
Sirod mengaitkan fenomena tersebut dengan pemikiran John J. Mearsheimer, tokoh utama realisme dalam hubungan internasional. Dalam pandangan realisme, sistem internasional bersifat anarkis tanpa otoritas tertinggi, sehingga negara bertindak berdasarkan kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup.
“Hegemoni liberal kerap menjadikan nilai demokrasi, HAM, dan pasar bebas sebagai instrumen geopolitik. Ketika nilai-nilai itu dipaksakan, negara lain merespons dengan logika kekuatan yang sama,” jelasnya.
Ia menilai prinsip hak asasi manusia sering kali diterapkan secara selektif, tergantung kepentingan geopolitik aktor dominan. Konflik internasional pun tetap terjadi meski melibatkan negara-negara demokratis, membuktikan bahwa perbedaan nilai bukan akar utama konflik, melainkan benturan kepentingan strategis.
.png)
.jpeg)