Bandung, MAHATVA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat. Kegiatan tersebut digelar di Bandung, Rabu (17/12/2025).
Kehadiran Sekda Ajat merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat sinergi lintas pemerintahan guna menyukseskan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis, yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta jajaran pemerintah daerah se-Jawa Barat.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan desa.
“Ini bukan pekerjaan satu lembaga, tetapi pekerjaan kita semua. Peraturan Presiden Nomor 115 telah menegaskan bahwa MBG adalah tanggung jawab bersama, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama,” tegas Zulkifli Hasan.
Zulkifli menambahkan, meskipun BGN menjadi pelaksana utama, keberhasilan MBG sangat bergantung pada peran aktif gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Jika dijalankan secara kolaboratif, program MBG akan melahirkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat bisa terlibat langsung dalam penyediaan bahan pangan, seperti menanam sayur dan buah, membudidayakan ikan, hingga beternak ayam,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membangun kerja sama yang solid lintas tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa, agar program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program MBG harus memberi manfaat sebesar-besarnya, tidak hanya untuk peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta perwujudan keadilan sosial,” tandas Dedi Mulyadi.
.jpeg)