MAHATVA.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai dampak penerapan kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap biaya logistik dan perekonomian nasional.
Menurut AHY, kajian ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah strategis agar kebijakan zero ODOL tidak hanya efektif diterapkan, tetapi juga memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun, dan targetnya selesai pada Desember 2025,” ujar AHY dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).
AHY menegaskan, penyusunan kajian dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa agar seluruh aspek — ekonomi, sosial, maupun keselamatan — dapat terintegrasi dalam kebijakan penertiban kendaraan ODOL.
“BPS tadi sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, masih perlu waktu untuk menuntaskan,” katanya.
Kajian ini mengambil sampel di dua provinsi utama, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang secara bersama menyumbang sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Dari hasil sementara, kebijakan zero ODOL dinilai memiliki potensi dampak positif terhadap efisiensi transportasi logistik, asalkan dijalankan secara konsisten dan terukur.
“Sebetulnya yang menarik adalah, jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero ODOL ini, justru ada dampak positif pada ekonomi,” terang AHY.
Ia juga meluruskan persepsi publik bahwa kebijakan zero ODOL akan meningkatkan inflasi dan biaya logistik. Menurutnya, penataan kendaraan barang justru dapat membuka peluang reinvestasi di sektor transportasi dan industri dalam negeri, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional.
.jpeg)