DEPOK, MAHATVA.ID – Suasana politik di lingkungan DPRD Kota Depok tengah memanas. Setelah polemik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencuat ke publik, kini giliran anggaran kopi Liong Pemkot Depok senilai Rp 1 miliar yang menuai sorotan tajam.
Polemik bermula dari kritik yang dilayangkan anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS, Hengky, yang menyoroti besarnya anggaran makan minum (mamin) Pemerintah Kota, termasuk pengadaan kopi Liong.
Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi keras oleh legislator senior PPP, Mazhab, yang menyebut bahwa Hengky tidak menyampaikan data secara utuh dan tidak berdasar pada realitas terkini.
Herman Khaeron: Retret Demokrat Jatim Momentum Konsolidasi Perkuat Peran Partai untuk Rakyat
Mazhab: "Anggaran Itu Disahkan Saat Wali Kota dari PKS"
Mazhab menjelaskan bahwa anggaran Rp 1 miliar yang dipersoalkan Hengky merupakan bagian dari anggaran mamin yang disahkan pada periode pemerintahan sebelumnya—yang notabene berasal dari PKS.
“Sejatinya itu adalah anggaran yang disahkan oleh wali kota sebelumnya, dari PKS. Wakilnya juga PKS. Bahkan, fraksi PKS ada di badan anggaran. Kenapa ributnya sekarang?” tegas Mazhab dikutip Siap.viva.co.id Kamis (7/8/2025).
Mazhab menyindir ketidakkonsistenan kritik tersebut dan mempertanyakan mengapa saat itu Fraksi PKS ikut menyetujui anggaran tersebut, namun kini justru mengkritisinya.
Program RTLH Sudah Dijalankan, Bukan Diabaikan
Lebih lanjut, Mazhab menegaskan bahwa Pemkot Depok tidak pernah abai terhadap persoalan RTLH. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 31 miliar untuk program RTLH, dan pada tahun 2025 ini kembali dialokasikan Rp 25 miliar lebih.
.jpeg)