MAHATVA.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keengganannya untuk terus membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Menurutnya, bandara yang menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun itu belum memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi daerah.
Bandara Kertajati yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2018 tersebut dinilai hanya melayani sedikit penerbangan, namun tetap menyedot anggaran besar dari APBD Jawa Barat setiap tahunnya.
Selain Kertajati, Dedi juga menyoroti beban utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung, yang dibangun pada era Gubernur Ridwan Kamil menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati. Kita ngebiayain terus, hasilnya enggak ada,” ujar Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Senin (5/1/2025).
Dedi mempertanyakan alasan pemerintah daerah harus terus mengucurkan dana besar untuk membiayai bandara yang terus merugi. Menurutnya, sektor penerbangan seharusnya dikelola dengan pendekatan bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan, bukan justru membebani keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun. Adapun beban pembiayaan Bandara Kertajati mencapai Rp 100 miliar per tahun yang bersumber dari APBD Jawa Barat.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka mempertanyakan kelanjutan pembiayaan Bandara Kertajati.
“Pertanyaan saya, bisa enggak sih karena kita ngebiayain terus tapi enggak ada hasilnya, Kertajati setop dulu? Ya kita harus jujur,” ucapnya.
Ia juga membenarkan bahwa dari Rp 100 miliar anggaran tersebut, sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan pelayanan bandara. Padahal, saat ini Bandara Kertajati hanya melayani satu penerbangan komersial.
.png)
.jpeg)