Bogor, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto melakukan langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam pertemuan terbaru bersama Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan untuk sejumlah proyek strategis di wilayahnya. Selasa, (20/01/2026).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud komitmennya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Hari ini kita membuka warna baru Kabupaten Bogor. Kami meminta pendampingan resmi dari KPK untuk mengevaluasi perjalanan pemerintah satu tahun ke belakang dan mengawal program strategis ke depan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Rudy Susmanto di Cibinong.
Fokus pada Tambang dan Proyek Jalan Strategis
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam supervisi tersebut adalah penanganan masalah pertambangan dan alih fungsi lahan yang selama ini menjadi sorotan publik. Rudy mengungkapkan ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memerlukan pengawasan ketat dari lembaga antirasuah tersebut.
Beberapa proyek yang akan didampingi secara resmi oleh KPK antara lain:
Pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang.
Pembangunan jalan Rancabungur – Leuwiliang.
Program-program prioritas lainnya yang rawan penyimpangan.
.jpeg)