Bogor, MAHATVA.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kini menghadapi ujian serius. Pemkab Bogor tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum tenggat waktu akhir Oktober 2025.

MCP KPK merupakan instrumen pengawasan yang digunakan untuk memantau kemajuan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Melalui percepatan unggahan dokumen MCP, Pemkab Bogor berupaya menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa hingga pertengahan Oktober 2025, progres pengunggahan dokumen MCP belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data terkini, dari total dokumen yang wajib diunggah, baru 294 dokumen yang telah disampaikan, sementara 388 dokumen lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Mahatva Pemerintahan

Jawa Tengah Jadi Simpul Utama Mudik Lebaran 2026, 38,71 Juta Orang Diproyeksi Menuju Jateng

“Saya minta seluruh SKPD segera mengunggah seluruh dokumen MCP. Jangan menunggu besok, jangan menunda lagi. Kalau ada kendala teknis, Diskominfo harus bantu dan selesaikan hari ini juga,” tegas Rudy Susmanto dalam arahannya.

Bupati Rudy menargetkan agar dalam satu minggu ke depan, capaian unggahan MCP meningkat secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk menuntaskan seluruh dokumen 100 persen sebelum akhir bulan Oktober.

“Mulai hari ini semua harus bergerak cepat. Kita kejar bersama-sama sampai tuntas 100 persen,” ujarnya.

Chaerudin Pemerintahan

Sastra Winara: Satu Tahun Kepemimpinan Rudi Susmanto–Jaro Ade, Pembangunan Kabupaten Bogor Mulai Terlihat

Untuk memastikan percepatan berjalan lancar tanpa hambatan, Rudy meminta setiap kepala perangkat daerah turun langsung mengawasi proses pengunggahan di instansinya masing-masing. Pemantauan mencakup pencegahan kendala, baik bersifat teknis maupun administratif.

Secara khusus, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis penuh kepada SKPD lain, termasuk dalam hal penyesuaian ukuran file, sistem unggah, dan kompresi data.

“Jangan sampai kendala teknis jadi alasan keterlambatan. Semua harus diselesaikan hari ini,” tegas Rudy kembali.

Mahatva Pemerintahan

BPS Lakukan Ground Check 106 Ribu Peserta PBI JKN, Tahap Kedua Sasar 11 Juta Individu