MAHATVA.ID – Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dinilai mengabaikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satu contoh terbaru adalah kebijakan perubahan jam masuk sekolah dari pukul 07.00 menjadi pukul 06.30 WIB yang nyaris tidak direspons positif oleh para kepala daerah.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Yus Fitriadi, menyatakan bahwa fenomena ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Ia menilai, lemahnya respons bupati dan wali kota terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi mencerminkan persoalan koordinasi dan konsolidasi yang serius di tingkat pemerintahan daerah.
“Sejak menjabat, banyak kebijakan Dedi Mulyadi yang justru tidak diindahkan oleh para kepala daerah. Mulai dari kebijakan barak militer untuk pelajar, larangan rapat instansi pemerintah di hotel, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, hingga kini soal jam masuk sekolah. Ini menunjukkan lemahnya daya dorong kebijakan seorang gubernur,” ujar Yus Fitriadi dalam keterangan resminya.
Menurut Yus, setidaknya ada lima alasan mengapa kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan efektif di daerah:
Pertama, Perspektif Personal.
Berbagai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi cenderung dilihat sebagai inisiatif personal semata, bukan kebijakan kelembagaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Bahkan bisa jadi di internal Pemprov sendiri, banyak yang tidak memahami utuh maksud dan arah kebijakan tersebut,” katanya.
Kedua, Minim Kajian dan Uji Coba.
Yus menilai banyak kebijakan yang diluncurkan tanpa kajian komprehensif dan uji coba yang matang. Padahal, kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak seharusnya lahir dari proses akademik dan analitis yang mendalam. “Tanpa proses ini, wajar bila kebijakan tersebut mandek di pelaksanaan,” ucapnya.
Ketiga, Berorientasi Populis.
Dedi Mulyadi disebut memiliki kecenderungan populis yang tinggi, terutama dalam membangun citra melalui media sosial. “Ini menjadi pola berulang sejak beliau menjabat sebagai bupati hingga kini gubernur. Demi menjaga stabilitas populisme, berbagai isu dilempar sebagai kebijakan tanpa perhitungan teknokratik yang matang,” ujar Yus.
Keempat, Tidak Implementatif.
Kebijakan-kebijakan tersebut, lanjut Yus, tidak dilengkapi dengan mekanisme implementasi yang jelas. “Daerah seperti dipaksa menafsirkan dan melaksanakan sendiri sesuai pemahaman masing-masing. Akhirnya, banyak yang memilih untuk tidak menindaklanjuti,” jelasnya.
Kelima, Terlalu Teknis.
Beberapa kebijakan seperti jam masuk sekolah atau barak militer dianggap terlalu teknis untuk dikeluarkan langsung oleh seorang gubernur. “Seharusnya itu menjadi ranah dinas teknis, seperti Dinas Pendidikan. Gubernur cukup memberikan arahan strategis dan mendorongnya ke kebijakan nasional bila memang relevan,” tegasnya.
.jpeg)