MAHATVA.ID – Polemik keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali memanas. Bandara yang diduga beroperasi selama bertahun-tahun tanpa pengawasan otoritas negara, memicu desakan keras dari Partai Demokrat yang menilai fasilitas tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan ancaman nyata terhadap kedaulatan Indonesia.
Deputy Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan bergerak cepat, transparan, dan tegas mengusut tuntas semua pihak terlibat, termasuk bila ada oknum berpengaruh yang diduga menjadi beking operasi bandara tersebut.
“Bandara khusus ilegal di Morowali jelas sangat merugikan negara dan mengangkangi kedaulatan NKRI,” tegas Ricky melalui akun X miliknya, @RicKY_KCh, Jumat (28/11/2025).
Herman Khaeron: Retret Demokrat Jatim Momentum Konsolidasi Perkuat Peran Partai untuk Rakyat
Ricky menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan tegas terhadap pelanggaran hukum harus diterjemahkan secara nyata oleh aparat penegak hukum.
“Bisa enggak KPK dan Kejaksaan mengusut tuntas siapa saja yang menjadi pelaku utama pengkhianatan negara ini?” ujarnya.
Pernyataan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap bahwa bandara khusus IMIP diduga beroperasi tanpa pengawasan resmi dari Bea Cukai dan Imigrasi, sehingga menimbulkan dugaan praktik penyelundupan serta potensi kebocoran penerimaan negara.
Kawasan Industri Raksasa dengan Investor Tiongkok
PT IMIP merupakan kawasan industri besar seluas lebih dari 2.000 hektare, didirikan pada 2013 dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2015.
Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama Bintang Delapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Tiongkok)
.png)
.jpeg)