MAHATVA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan pemerintah provinsi yang mengizinkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per kelas (rombel). Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai langkah darurat untuk mencegah angka putus sekolah yang masih tinggi di Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial pada Kamis (3/7/2025), menyusul ramainya diskusi publik terkait kebijakan tersebut.
“Hari ini ramai memperbincangkan kebijakan Gubernur bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang. Kalimatnya maksimal, artinya bisa 30, bisa 35, bisa 40,” tegas Dedi Mulyadi.
Fokus pada Siswa Tak Mampu dan Akses Pendidikan
Menurut Dedi, banyak calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah negeri namun terkendala secara ekonomi. Jika mereka ditolak karena keterbatasan kuota, mereka terancam tidak melanjutkan pendidikan karena tidak mampu membayar sekolah swasta atau transportasi ke sekolah yang lebih jauh.
“Tidak mampu itu bukan hanya tidak bisa bayar tiap bulan. Bisa saja dia bisa membayar SPP, tapi berat di ongkos menuju sekolahnya,” jelasnya.
Langkah Sementara, Pemprov Jabar Akan Bangun Ruang Kelas Baru
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menambah ruang kelas baru agar ke depannya jumlah siswa dalam satu kelas bisa kembali ke angka ideal, yaitu 30–36 siswa per kelas.
“Ruang kelas baru ini nanti bisa menurunkan kembali jumlah siswanya. Misalnya karena banyaknya minat masuk, akhirnya 50 siswa diterima. Tapi nanti dengan penambahan ruang, jumlahnya bisa dibagi kembali menjadi 30–35,” ujarnya.
.png)
.jpeg)