MAHATVA.ID -Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), menegaskan bahwa pembangunan Maluku ke depan harus inklusif, adil, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Dalam pertemuan tatap muka bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah desa se-KKT di Pendopo Bupati, Sabtu (26/7), pukul 15:20 WIT. Gubernur memaparkan sejumlah program prioritas, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga penguatan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan.
Gubernur, Hendrik Lewerissa mengumumkan bahwa, pemerintah pusat akan membangun RSUD tipe B di enam wilayah, termasuk Kepulauan Tanimbar, untuk menjawab ketimpangan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Pembangunan akan dimulai tahun 2026, dengan tim teknis dijadwalkan turun Oktober 2025 untuk proses survei dan evaluasi awal.
“Tahun depan, KKT, MBD, Aru, Tual, dan Bursel akan punya RSUD tipe B seperti di Buru. Ini langkah konkret untuk pemerataan layanan kesehatan,” tegas Hendrik.
Saat ini, Maluku hanya memiliki dua RSUD tipe B, yaitu RSUD dr. Haulussy dan RSU dr. Leimena di Ambon. Wilayah lainnya hanya memiliki RS tipe C atau D, yang tak memadai dalam layanan spesialis. Pembangunan RSUD tipe B dianggap vital untuk menekan angka stunting, kemiskinan, dan kematian ibu-anak di daerah-daerah tertinggal seperti KKT.
“Tanimbar adalah penyumbang stunting tertinggi di Maluku. Kita tidak bisa lagi hanya reaktif. Harus ada intervensi yang cepat, tegas, dan berkelanjutan,” ungkap Gubernur.
Tak hanya itu, Lewerissa menegaskan bahwa program tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga menjangkau seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku. Di bidang pendidikan, akan dibangun Sekolah Rakyat untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini akan dilengkapi fasilitas lengkap dan berbasis digitalisasi pendidikan.
“Sekolah Rakyat bukan untuk anak ASN atau pejabat. Ini untuk mereka yang paling butuh. Jangan ada manipulasi dalam penerimaan,” tegasnya.
Terlepas dari itu, 2000 unit rumah bersubsidi akan dibagikan merata, dan koperasi Merah Putih didorong menjadi pilar ekonomi desa. Desa Ilngei dipuji sebagai percontohan sukses rumah produksi terpadu yang akan difasilitasi langsung akses permodalannya oleh Pemprov Maluku.
Ia memberi peringatan keras kepada para kepala desa agar berhati-hati mengelola Dana Desa (DD). Ia menyebut banyak kasus hukum terjadi akibat ketidaktahuan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa.
.jpeg)