Jakarta, MAHATVA.ID – Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dr. Herman Khaeron, meminta kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan penyesuaian anggaran menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan menghentikan transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.
Menurutnya, kebijakan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

“Ini tantangan bagi kepala daerah. Kami justru mendorong agar kebijakan penghentian Dana TKD dijadikan motivasi untuk memperkuat PAD, sehingga keuangan daerah lebih mandiri,” ujar Herman Khaeron, Sabtu (11/10/2025).

Politisi yang akrab disapa Kang Hero ini menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi anggaran serta mengedepankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Ia juga mendorong agar seluruh kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahatva Politik

Herman Khaeron: Retret Demokrat Jatim Momentum Konsolidasi Perkuat Peran Partai untuk Rakyat

“Perencanaan anggaran harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya yakin pemerintah daerah mampu melakukannya,” tutur Kang Hero.

Ia menilai, penolakan sebagian kepala daerah terhadap kebijakan penggantian TKD merupakan hal wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun, ia optimistis pemerintah pusat akan menyiapkan solusi terbaik untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut.

“Jalankan dulu kebijakan yang ada. Saya yakin APBN 2026 masih dinamis, dan pasti akan ada solusi terbaik,” tambahnya.

Chaerudin Politik

DPD NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Lantik Pengurus dan Gelar Rakerda

Sebagai informasi, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 mengalami penurunan signifikan.
Pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD sebesar Rp650 triliun, turun 24,8 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun.

Penurunan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik di tingkat lokal.