Saumlaki, MAHATVA.ID -Slogan “Berdaulat, Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera” yang digaungkan pada HUT RI ke-80 berubah jadi paradoks di Tanimbar. Krisis air bersih yang terus mencekik rakyat memperlihatkan wajah buram manajemen PDAM, sekaligus mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warganya
Keluhan warga terkait distribusi air bersih yang tidak merata, rendahnya kualitas layanan, hingga lambannya respon terhadap pengaduan pelanggan memperburuk citra pelayanan publik di daerah ini. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan penunjukan Direktur PDAM yang dinilai kontroversial karena diduga tidak sesuai kompetensi.
Air Bersih, Hak Dasar yang Sulit Terpenuhi
“Bagaimana bisa bicara soal kedaulatan dan kemajuan, kalau air bersih saja kami harus berebut? Kemerdekaan seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan menyusahkan,” keluh salah seorang warga Saumlaki.
Banyak pihak menilai lemahnya manajemen PDAM menjadi akar masalah. Minimnya investasi untuk pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur jaringan air dinilai sebagai bentuk kelalaian, yang berimbas langsung pada ribuan rumah tangga di Tanimbar.
Kontroversi Penunjukan Direktur PDAM
Kritik publik juga diarahkan pada Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, yang menunjuk Direktur PDAM tanpa proses seleksi terbuka. Beberapa kalangan menduga keputusan tersebut sarat kepentingan politik dan mengabaikan prinsip transparansi serta profesionalisme.
“Direktur PDAM seharusnya diisi oleh figur yang kompeten, berintegritas, dan memahami tata kelola air bersih. Kalau hanya sekadar bagi-bagi jabatan, rakyat yang jadi korban,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
.jpeg)