Banda Aceh, MAHATVA.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memutakhirkan data penanganan banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga Rabu (17/12/2025) pukul 14.00 WIB, optimalisasi distribusi logistik tercatat mencapai 12 sorti pengiriman melalui jalur udara dan darat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menyampaikan, khusus di Provinsi Aceh, distribusi logistik dari Lanud Iskandar Muda telah mencapai 20,6 ton, termasuk dua truk darat masing-masing bermuatan satu ton.

“Distribusi logistik di Aceh terus kami optimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak,” ujar Abdul Muhari.

Di sektor infrastruktur, BNPB mencatat kemajuan signifikan pada perbaikan jembatan terdampak bencana. Jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah di atas Sungai Teupin Mane telah dinyatakan fungsional dan kini dapat dilalui masyarakat.

Sementara itu, Jembatan Teupin Reudeup (Awe Geutah) pada jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe telah mencapai 98 persen dan ditargetkan rampung serta dapat difungsikan pada 18 Desember 2025. Jembatan ini dinilai krusial untuk memperlancar arus orang, logistik, dan mobilisasi alat berat menuju wilayah terdampak di Aceh Tengah.

Adapun Jembatan Kutablang di jalur utama Bireuen–Lhokseumawe saat ini telah mencapai 50,9 persen dan terus dikebut pengerjaannya.

BNPB juga mulai mengintensifkan pendataan korban secara by name by address, khususnya di Aceh Tamiang. Data tersebut akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Di Kabupaten Pidie, pembangunan 12 unit huntara telah dimulai menggunakan dana biaya tak terduga (BTT) daerah. Huntara dibangun di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil warga terdampak banjir.

Untuk mendukung percepatan pemulihan, BNPB bersama instansi terkait juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dua pesawat dikerahkan di wilayah Aceh untuk menekan curah hujan yang berpotensi menghambat pembukaan akses jalan dan perbaikan infrastruktur.