Bogor, MAHATVA.ID — Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Salah satu daerah yang terpilih adalah Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran bansos sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan berbasis data.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, hadir dalam kegiatan tersebut. Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah percontohan dinilai strategis dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, Kepala BPS RI, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat krusial dalam meminimalkan potensi salah sasaran penyaluran bansos. Menurutnya, akurasi distribusi bantuan sosial sejalan dengan visi Astacita keenam, yakni pemberantasan kemiskinan.
“Kami harapkan dukungan kepala daerah untuk meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ujar Ribka Haluk.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi GovTech nasional. Dengan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), penyaluran bantuan dapat dipantau secara real time dan lebih akurat.
“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” kata Luhut.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan, karena memungkinkan pemantauan indikator penting seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi secara terukur.
.jpeg)