Ambon,MAHATVA.ID -Fenomena meningkatnya kasus korupsi di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali memicu sorotan publik. Sejumlah temuan dan pernyataan berbagai pihak menunjukkan adanya pola kasus di mana pejabat yang didakwa tidak menikmati hasil dari praktik yang dituduhkan. Situasi ini kerap dikaitkan dengan dugaan adanya “jebakan sistem” yang bekerja di luar kendali individu.
Pernyataan keras itu disampaikan Sekretaris Hena Hetu Kabupaten SBB, Verry V. Jacob/Suitela, S.Sos, dalam wawancara bersama sejumlah awak media di Ambon.
“Korupsi itu selalu dikaitkan dengan pencuri, perampok, atau begal. Namun apakah kita sungguh melihat akar persoalan ini? Atau kita hanya sibuk menangkap tikus, sementara lumbungnya sendiri sudah lapuk dan berlubang?” tegasnya.
Jacob menilai, kasus yang mencuat di Setda SBB hanyalah “puncak gunung es” dari sebuah sistem pemerintahan yang disebutnya amburadul. Sistem ini tidak hanya memungkinkan korupsi terjadi, tetapi juga menciptakan tumbal, yakni pejabat bawahan yang akhirnya diseret ke meja hukum.
Menurutnya, pejabat di berbagai tingkatan menghadapi “biaya siluman” yang tidak tercatat dalam APBD, tetapi secara sosial dan politis dianggap wajib dipenuhi.
Ia menjelaskan, ketika seorang pejabat pusat berkunjung ke daerah, sering kali mereka datang dengan rombongan besar, keluarga, asisten, hingga pendamping yang tidak terdaftar dalam protokol resmi.
“Penginapan, konsumsi, kendaraan, cinderamata all harus disediakan. Tidak ada pos anggaran untuk itu. Tetapi tuntutan menjaga kehormatan daerah jauh lebih besar daripada takut melanggar aturan keuangan,” ujarnya.
Akibatnya, pejabat lokal terpaksa mencari dana dari sumber-sumber lain yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Jacob menambahkan, kunjungan organisasi kemasyarakatan yang meminta sumbangan juga menjadi tekanan tersendiri. Jika tidak diberi, ancamannya bisa berupa demonstrasi hingga gangguan stabilitas.
.jpeg)