MAHATVA.ID -Organisasi masyarakat Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR) tengah menghadapi krisis legitimasi dan efektivitas organisasi pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) II yang digelar pada Minggu, 30 Oktober 2022, di Ballroom Lantai 4 M-One Hotel, Bogor. Alih-alih menjadi momentum konsolidasi nasional, Munas tersebut justru menimbulkan kemacetan roda organisasi di berbagai tingkatan wilayah Indonesia, Rabu (28/4/2025)
Padahal, harapan besar sempat disuarakan oleh Ketua Umum baru KBMTR yang dilansir oleh media Lead.co.id, "Semoga pergerakan KBMTR ke depan bukan hanya melangkah saja, tetapi bagaimana caranya kita harus bisa melompat dari program yang dijalankan di kepengurusan sebelumnya."
Harapan itu sempat terwujud dengan pelaksanaan Pelantikan Pengurus dan Deklarasi KBMTR yang digelar megah di Gedung Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Namun, pasca deklarasi tersebut, aktivitas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KBMTR justru vakum, memicu stagnasi struktural yang meluas hingga ke daerah.
Struktur Wilayah Terbengkalai, Legitimasi Dipertanyakan
Struktur Dewan Wilayah Provinsi yang sebelumnya telah dibentuk oleh kepengurusan lama, hingga kini belum tersentuh oleh DPP baru. Akibatnya, tidak ada kejelasan komando dan koordinasi di tingkat bawah. Banyak pengurus wilayah mengaku berada dalam posisi menggantung.
"Setelah Munas, pengurus wilayah hasil formasi sebelumnya seperti vakum. Tidak ada kejelasan struktur, arahan, atau langkah konkret. Ini membuat kami di daerah merasa seolah menggantung tanpa kepastian,” ujar seorang sumber internal KBMTR yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini berdampak langsung pada eksistensi KBMTR di tengah masyarakat, terutama dalam menjalankan program sosial, budaya, hingga advokasi yang selama ini menjadi semangat organisasi. Tanpa kepemimpinan aktif dan sah, program-program strategis tidak dapat dijalankan.
Desakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Menguat
Situasi stagnan ini menjadi kekhawatiran bersama. Tokoh senior dan para sesepuh Ormas KBMTR pun mulai angkat bicara, mendorong agar segera dilakukan langkah-langkah konkret:




