Bogor, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tetap optimistis mayoritas proyek infrastruktur dapat diselesaikan sebelum akhir tahun, meskipun pasokan material konstruksi terganggu akibat kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, menjelaskan bahwa kebijakan penertiban tambang di sejumlah titik berdampak pada kelangkaan material penting seperti pasir dan batu belah. Kondisi ini menghambat ritme pekerjaan di lapangan dan mempengaruhi beberapa proyek strategis.
“Kontraknya masih berjalan dan kami berharap penyedia jasa tetap bisa mendapatkan material alternatif,” ujar Suryanto di Cibinong, Kamis.
Suryanto menyebut beberapa proyek besar—termasuk akses Bojonggede–Kemang (Bomang)—ikut merasakan dampaknya. Meski demikian, Pemkab Bogor belum melihat kondisi tersebut sebagai ancaman yang membuat pekerjaan gagal selesai sesuai target kontrak.
Kebijakan penertiban tambang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk memeriksa perizinan, menata lingkungan, dan menindak aktivitas pertambangan ilegal. Namun, penghentian mendadak suplai lokal ini memunculkan efek domino pada penyedia jasa konstruksi.
“Situasi ini mulai menyerupai bencana industri karena suplai lokal berhenti mendadak,” ungkapnya.
Dengan terhentinya suplai lokal, sebagian kontraktor terpaksa mencari material dari luar daerah. Langkah ini menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya angkut dan distribusi material yang lebih lambat.
Meski kondisi berat, Pemkab Bogor belum mempertimbangkan pemberian relaksasi berupa addendum tanpa denda atau perpanjangan kontrak massal.
“Belum bisa mengeluarkan kebijakan relaksasi karena masih banyak yang bisa menyelesaikan pekerjaannya,” tegas Suryanto.
.png)
.jpeg)