Bogor, MAHATVA.ID — Bupati Bogor Rudy Susmanto menganggarkan sekitar Rp100 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalan khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer dari Kecamatan Cigudeg hingga Kecamatan Rumpin.
Untuk mempercepat realisasi pembangunan tersebut, Rudy Susmanto mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat untuk berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).
Rapat dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri dari 22 perusahaan di Kecamatan Cigudeg, lima perusahaan di Kecamatan Rumpin, dan satu perusahaan di Kecamatan Parung Panjang. Turut hadir Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
Rudy Susmanto menjelaskan, dukungan anggaran APBD Tahun 2026 difokuskan pada pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara itu, pembangunan fisik jalan khusus angkutan tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.
“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” jelas Rudy.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menyelesaikan persoalan jalan angkutan tambang yang selama ini berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Karena itu, kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” ujar Rudy Susmanto.
Dalam rangka percepatan pembangunan, Bupati Bogor mengajak para pengusaha tambang berperan aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kontribusi dunia usaha menjadi wujud kebersamaan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial.



