MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem dan budaya antikorupsi. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, jajaran pejabat Pemkab Bogor, Direktur RSUD dan BUMD, serta para camat se-Kabupaten Bogor.
“Kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, terutama dalam percepatan digitalisasi data aset daerah,” ujar Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Ia juga menekankan pentingnya restrukturisasi birokrasi, termasuk rencana pemekaran SKPD dan penambahan kelompok kerja (pokja) UKPBJ, demi mengoptimalkan layanan publik di tengah beban yang terus meningkat.
KPK Apresiasi Peningkatan Skor MCP Kabupaten Bogor
Dalam kesempatan yang sama, KPK memberikan apresiasi atas lonjakan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Bogor, dari di bawah 80 persen menjadi 91 persen.
“Ini capaian luar biasa. Artinya Pemkab Bogor serius memperbaiki tata kelola dengan semangat pencegahan korupsi,” jelas Brigjen Pol Bahtiar.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan sekadar output. Setiap program harus memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat.
.jpeg)