Padang, MAHATVA.ID – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai instrumen pemerataan layanan keuangan sekaligus pengungkit pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pascabencana.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Semester II TPAKD Provinsi Sumbar Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatra Barat, Padang, Selasa (16/12/2025).
Mewakili Gubernur Sumbar selaku Ketua Tim Pengarah TPAKD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar secara konsisten mendorong penguatan peran TPAKD agar akses layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Road Map TPAKD Tahun 2026–2030 sebagai rujukan bersama dalam memperluas layanan keuangan daerah. Road map ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Adib.
Ia menegaskan, masih terdapat kesenjangan pemanfaatan produk dan layanan keuangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menuntut TPAKD untuk menghadirkan langkah percepatan yang lebih konkret dan responsif, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemerataan akses keuangan. Rapat pleno ini harus menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan program yang lebih relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa TPAKD dibentuk sebagai wadah sinergi untuk mengatasi berbagai kendala masyarakat dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan, guna mendorong peningkatan usaha dan kesejahteraan.
“Keberhasilan TPAKD dapat diukur dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Saat ini, literasi keuangan nasional berada di angka 66,6 persen, sementara inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen,” ungkap Roni.
Rapat pleno selanjutnya diisi dengan evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Semester II Tahun 2025 serta pembahasan rencana kegiatan tahun 2026. Sesi tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi lintas sektor.
.jpeg)