Bogor, MAHATVA.ID – Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, yang menyegel sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menuai sorotan tajam.
Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra, Mulyadi, menilai langkah tersebut justru menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat Kabupaten Bogor.
Mulyadi mengingatkan agar tindakan penyegelan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup tidak menimbulkan kegaduhan dan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Saya memahami niat baik pemerintah menjaga kelestarian lingkungan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru membuat gaduh dan menimbulkan keresahan baru di masyarakat,” ujar Mulyadi saat reses masa persidangan I Tahun 2025–2026 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (9/10/2025).
Dalam kunjungan reses tersebut, Mulyadi menerima berbagai aspirasi warga Bogor Selatan yang terdampak langsung oleh kebijakan penyegelan sejumlah objek wisata yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat sekitar.
“Banyak karyawan sudah dirumahkan, wisatawan berkurang, pendapatan UMKM menurun. Kalau dibiarkan, bisa saja angka kriminalitas naik dan anak-anak putus sekolah karena ekonomi keluarga terganggu,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan dasar kebijakan penyegelan tersebut. Ia mengungkapkan sejumlah usaha wisata yang telah memiliki izin resmi ikut disegel, sementara ada usaha lain yang tidak berizin justru dibiarkan beroperasi.
“Ini yang membuat masyarakat bingung dan kecewa. Seharusnya pemerintah bersikap adil dan melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menegaskan bahwa negara harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini karena berdampak pada ribuan warga yang kehilangan pekerjaan dan terganggunya stabilitas ekonomi daerah.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang serampangan sehingga berdampak pada masyarakat di Bogor Selatan,” pungkasnya.
.jpeg)