Jakarta, MAHATVA.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden menyampaikan bahwa secara umum kondisi penanganan bencana masih berada dalam situasi terkendali dan terus dimonitor secara langsung oleh pemerintah pusat.

“Jadi situasi terkendali, saya monitor terus dan kita sudah merencanakan, segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.

Presiden menegaskan, pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) sekaligus hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Bahkan, pembangunan rumah telah siap dimulai dalam waktu dekat.

“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap,” ungkap Presiden.

Terkait pendanaan, Presiden Prabowo memastikan bahwa anggaran penanganan bencana telah tersedia melalui APBN. Ia menegaskan, ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.

“Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak, di luar anggaran pemulihan jangka menengah dan panjang.

“Semua gubernur yang terdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp20 miliar. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota terdampak, langsung saya kirim Rp4 miliar. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten,” kata Presiden.