MAHATVA.ID — Langkah tegas pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali mendapat sorotan nasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penyerahan yang berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, ini merupakan hasil pengungkapan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya — salah satu kasus besar yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberanian dan kerja keras mereka dalam mengembalikan uang negara. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan dengan hati nurani dan berpihak kepada keadilan sosial.
“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa dan rakyatmu. Harta yang diperoleh dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta haram. Itu tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun,” tegas Presiden.
Prabowo juga menekankan pentingnya keadilan tanpa pandang bulu. “Penegak hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang kecil dan lemah harus dibela. Itu tugas negara,” ujarnya penuh penekanan.
Presiden menilai pengembalian uang negara sebesar Rp13,25 triliun ini bukan hanya simbol keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga momentum refleksi satu tahun pemerintahannya. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga dan mengelola kekayaan nasional dengan tanggung jawab.
Paten!, SKK Migas Perkuat Koordinasi dengan Polri, Kapolri Dukung Penuh Kegiatan Hulu Migas
“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita kelola dengan baik dan berani, Indonesia akan cepat bangkit,” tandas Prabowo.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI berkomitmen mendukung penuh langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. TNI, kata dia, turut berperan dalam pengamanan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyitaan aset, sebagai bentuk sinergi menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman korupsi.
Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI akan terus bersinergi dengan seluruh lembaga penegak hukum untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kemakmuran rakyat Indonesia.
.png)
.jpeg)