MAHATVA.ID -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar meneguhkan komitmennya mengedepankan dialog sebagai sarana utama penyampaian aspirasi publik. Langkah ini dinilai lebih efektif, beradab, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang terbuka serta demokratis.

Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, menyatakan bahwa dialog bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pendekatan strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan secara konstruktif tanpa menimbulkan eskalasi sosial.

“Dialog merupakan ruang yang elegan dan efektif untuk membahas berbagai persoalan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Brampi dalam keterangan tertulis yang diterima Mahatva.id di Saumlaki, Sabtu (17/1)

Ia menjelaskan, keputusan pemerintah daerah mengedepankan dialog juga tidak terlepas dari konteks strategis daerah saat ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah mengupayakan percepatan operasional Proyek Strategis Nasional Blok Masela yang dikelola Inpex.

Menurut Brampi, salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan investasi berskala besar adalah stabilitas keamanan dan sosial. Aksi demonstrasi maupun konflik horizontal berpotensi memicu instabilitas yang dapat memengaruhi persepsi investor.

“Ketidakstabilan keamanan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi investor. Jika situasi tidak kondusif, bukan tidak mungkin investor mempertimbangkan kembali keberlanjutan investasinya di Kepulauan Tanimbar,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, dialog antara Pemerintah Daerah dan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) dipandang sebagai ruang yang sehat untuk membangun pemahaman bersama, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Brampi menegaskan, pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan melalui mekanisme dialog justru menjadi bagian penting dalam perbaikan kebijakan dan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh, ia mendorong terbangunnya kolaborasi berkelanjutan antara organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.