MAHATVA.ID – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk memanfaatkan big data dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya pada tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan big data dinilai mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam Seminar Nasional bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital” di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen FEB UGM, Yogyakarta, Kamis (18/9/2025).
“Pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Nezar.
Konektivitas Digital dan Satu Data Indonesia
Menurut Nezar, ketersediaan infrastruktur digital saat ini telah menghasilkan data melimpah yang bisa memperkuat akuntabilitas kebijakan publik.
“Konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80 persen dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Nezar juga menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan pemerintah.
“Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” tegasnya.
Ancaman Kebocoran Data
.jpeg)