MAHATVA.ID – Ratusan warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, menggelar aksi protes di Kantor Kecamatan Tamansari pada Jumat (11/04/2025). Mereka mendesak Camat Tamansari, Yudi Hartono, menghentikan aktivitas cut and fill oleh PT. Prima Mustika Candra (PMC) yang diduga berlangsung tanpa izin.

Tak hanya itu, warga juga meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), turun tangan menyelesaikan persoalan yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam kawasan resapan air, yang dikhawatirkan dapat memicu bencana alam.

Menurut warga, kegiatan tersebut telah menghancurkan lahan pertanian mereka serta mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan yang berimbas pada rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijabon dan Cikondang.

Massa juga menuntut PT PMC mengembalikan tanah eks HGU PT Perkebunan Sebelas Cimulang Ciomas untuk dimanfaatkan kembali sebagai lahan pertanian dan kehutanan.

Kuasa hukum warga, Dwi Arswendo, menyampaikan bahwa tuntutan utama mereka adalah penghentian seluruh kegiatan PT PMC sampai izin resmi diterbitkan. Ia menegaskan jika kegiatan masih berlanjut, maka pihaknya akan melaporkan ke Satpol PP Kabupaten Bogor, yang turut hadir dalam aksi tersebut.

“Kami sudah berdialog dengan pihak Kecamatan, dan Camat menyatakan akan mendorong penghentian sementara semua aktivitas di lokasi. Ini juga sejalan dengan surat resmi dari UPTD Dinas Perumahan dan Pemukiman,” jelas Dwi.

Ia menambahkan bahwa warga siap untuk mengatur langkah ke depan, termasuk kemungkinan relokasi aktivitas warga. Namun, untuk saat ini, mereka meminta semua kegiatan di lokasi dihentikan dulu hingga perizinan selesai.

Camat Tamansari, Yudi Hartono, yang menerima langsung massa aksi, menyatakan apresiasinya atas sikap warga yang sudah memahami proses hukum. Ia menegaskan bahwa Kecamatan akan memperjuangkan agar warga tetap diberdayakan di atas lahan tersebut.

Menurut Yudi, masyarakat tidak menolak kepemilikan lahan oleh pihak perusahaan, namun berharap tetap bisa memanfaatkan lahan yang tidak digunakan untuk pembangunan, terutama untuk kegiatan pertanian.