BOGOR, MAHATVA.ID – Founder Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (Vinus), Yusfitriadi, menilai bahwa gelombang demonstrasi yang berlangsung saat ini merupakan cerminan bahwa Indonesia masih berkutat pada masalah mendasar: sistem politik yang tidak berubah secara substansial.
Menurutnya, bangsa ini sudah pernah mengalami dua fase besar dalam sejarah politiknya, yakni revolusi saat peralihan Orde Lama ke Orde Baru, dan reformasi dari Orde Baru ke era demokrasi saat ini. Namun, perubahan itu hanya sebatas pergantian rezim tanpa menyentuh aspek mentalitas bangsa.
“Perubahan rezim tidak akan berdampak jika tidak disertai perubahan mentalitas dan karakter,” tegas Yusfitriadi (02/09).
Herman Khaeron: Retret Demokrat Jatim Momentum Konsolidasi Perkuat Peran Partai untuk Rakyat
Yusfitriadi menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai pondasi perubahan. Ia menyoroti berbagai praktik politik yang dianggap melecehkan etika, seperti insiden “joget-joget di DPR” yang seharusnya ditindak oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun tidak dilakukan.
Selain itu, ia menyinggung kasus-kasus besar yang cenderung berakhir tanpa kejelasan, mulai dari temuan Kementerian Keuangan terkait ratusan miliar dana hingga kasus mantan menteri yang diduga terjerat korupsi.
“Perubahan kita hanya sebatas struktural, bukan mentalitas berbangsa dan bernegara,” katanya.
Yusfitriadi menilai bahwa regenerasi politik di Indonesia masih terhambat. Banyak tokoh baru justru terjerat dalam sistem yang sudah buruk sehingga ikut terseret kasus hukum.
“Oleh karena itu, perubahan mentalitas di legislatif dan eksekutif sebagai pengambil keputusan sangat penting. Reformasi partai politik juga krusial,” ujarnya.
Ia menyoroti fenomena partai politik yang mengusung figur artis tanpa pertimbangan kualitas dan kapabilitas. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya dipilih dari individu-individu dengan kualitas terbaik demi terciptanya demokrasi yang sehat.
.jpeg)