MAHATVA.ID – Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (Ls Vinus) merilis hasil survei terkait tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bogor selama 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Survei ini menyoroti sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi program dan kebijakan pemerintah daerah.
Founder Ls Vinus, Yusfitriadi, menyatakan bahwa meskipun hampir semua dinas di Kabupaten Bogor telah memiliki platform digital dan media sosial, namun masih banyak data penting yang tidak tersedia untuk publik.
"Semua dinas punya platform media, platform digital, tapi tidak ada data yang tersajikan. Semuanya tertutup. Misalnya kita ingin tahu program pemerintah daerah itu apa saja, di mana kita bisa cari? Enggak ada yang dibuka,” ujar Yusfitriadi, Senin (2/6/2025).
Tak hanya pemerintah daerah, Yusfitriadi juga menyoroti minimnya transparansi di tubuh DPRD Kabupaten Bogor. Ia mengungkap bahwa pihaknya sudah berbulan-bulan mengirim surat untuk meminta dokumen rencana kerja DPRD, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban.
“Masa lembaga negara tidak punya rencana kerja? Sampai hari ini belum kami terima,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Seknas Ls Vinus, Rizki Riyanto, memaparkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.616 responden di Kabupaten Bogor, tingkat kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik baru mencapai 65,10%, sedangkan 34,90% menyatakan tidak puas.
“Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung di lapangan pada 24–29 Mei 2025, dengan margin of error ±2,5% dan tingkat kepercayaan 95%,” jelas Rizki.
Menurutnya, angka tersebut merupakan sinyal positif namun tetap menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan transparansi birokrasi, khususnya dalam menyampaikan program kerja, anggaran, dan kinerja secara terbuka kepada publik.
.jpeg)