MAHATVA.ID – Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan semua aspek Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang belum ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor sebelum akhir 2025. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama KPK, yang juga membahas berbagai program strategis lainnya, termasuk digitalisasi data pemerintahan dan penanganan lingkungan di kawasan Puncak.
Komitmen Menuntaskan MCP KPK di Bogor
Menurut Rudy, proyek MCP KPK ini berskala nasional dan tidak hanya diterapkan di Kabupaten Bogor, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ia ingin memastikan Bogor dapat menjadi contoh daerah yang transparan dan akuntabel.
"Ada beberapa hal yang disampaikan KPK. Kami ingin Bogor terbuka dan memiliki sejarah baru yang baik. Kami ingin membenahi semuanya bersama-sama," ujar Rudy saat di temui di Kantor Sekretariat Daerah Cibinong (05/03/2025).
Digitalisasi Data Desa untuk Transparansi
Rudy juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus dimulai dari tingkat desa hingga pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu, Bogor akan segera menerapkan sistem Data Digital Desa yang terintegrasi dengan pemerintahan kabupaten.
"Keterbukaan itu wajib. Nantinya data sosial ekonomi, anggaran, belanja, serta berbagai program akan dapat diakses secara transparan," jelasnya.
Penanganan Kawasan Puncak dan Penghijauan
Terkait dengan sorotan Gubernur Jawa Barat mengenai puluhan hektare lahan di kawasan Puncak, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan tindakan di lapangan.




