MAHATVA.ID -Seruan tegas datang dari Sumitro Fenanlambir, salah satu tokoh muda Islam Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang meminta Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kevakuman PHBI Kepulauan Tanimbar serta dominasi lembaga-lembaga keumatan oleh kalangan non-pribumi. 

Menurutnya, situasi ini telah menutup peluang keterlibatan anak-anak daerah dalam pembangunan kehidupan keagamaan yang inklusif dan representatif.

Sumitro menyoroti bahwa PHBI yang seharusnya menjadi ruang kontribusi bagi putra-putri asli daerah, telah lama mengalami kevakuman dan kini justru dikuasai oleh figur-figur dari luar Tanimbar. 

Ia menyatakan keprihatinannya atas kondisi ini yang dianggap mencederai semangat kebersamaan dan keadilan sosial.

“Kevakuman PHBI sudah terlalu lama. Sekarang justru diisi oleh orang-orang dari luar daerah. Seharusnya ini jadi wadah kontribusi anak daerah,” tegas Sumitro saat dimintai keterangan, Minggu (5/5).

Tak hanya PHBI, kritik juga dialamatkan kepada sejumlah lembaga keumatan strategis seperti MUI, LPTQ, dan BAZNAS Tanimbar. Sumitro menyebut adanya dominasi kelompok tertentu yang bertahan selama bertahun-tahun tanpa mekanisme regenerasi yang sehat.

“Ada budaya musyawarah tertutup yang melanggengkan posisi kelompok tertentu selama belasan tahun. Tidak ada regenerasi. Ini tidak sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sumitro menekankan bahwa isu ini bukan semata tentang siapa yang memimpin, melainkan soal keadilan sosial, representasi budaya, dan hak anak daerah untuk turut serta membangun identitas keagamaan yang sesuai dengan karakter lokal.

Ia pun menyerukan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan kewenangannya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi generasi muda Tanimbar, tanpa meminggirkan siapa pun.