BOGOR, MAHATVA.ID – Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) Provinsi Papua bersama sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) secara resmi menyampaikan keberatan atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VII HA IPB yang digelar di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

DPD HA IPB Provinsi Papua beserta DPC Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Waropen, Kepulauan Yapen, Jayawijaya, Timika, dan Merauke menyatakan tidak diberikan hak untuk mengikuti seluruh rangkaian Munas VII HA IPB.

Perwakilan Papua dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan tidak diizinkan mengikuti forum Munas, meskipun telah hadir sebagai utusan resmi dari daerah masing-masing. Keputusan panitia tersebut dinilai merugikan serta menciptakan perlakuan yang tidak setara terhadap peserta Munas.

Chaerudin Ragam

Lapas Cibinong Jajaki Kerja Sama dengan IPB, Kembangkan Pelatihan Pengolahan Limbah Bernilai Ekonomi

Menurut pernyataan perwakilan Papua, panitia Munas tidak menunjukkan kebijakan yang mengakomodasi kondisi dan kehadiran peserta dari wilayah timur Indonesia. Akibatnya, hak partisipasi dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi alumni tersebut dinilai terabaikan.

DPD dan DPC HA IPB di Provinsi Papua juga menyoroti proses Pemilihan Ketua Umum HA IPB yang dinilai berlangsung tanpa keterlibatan seluruh perwakilan daerah. Situasi tersebut menimbulkan persepsi bahwa proses pemilihan sarat kepentingan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan serta demokrasi organisasi.

DPD HA IPB Provinsi Papua menegaskan bahwa kepengurusan mereka merupakan organisasi resmi yang telah dilantik langsung oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, pada 17 Maret 2023. Legalitas tersebut menjadi dasar sah kehadiran dan hak partisipasi mereka dalam Munas VII HA IPB.

Mahatva Ragam

Dukung Reformasi Birokrasi 2026, Kalapas Cibinong Teken Komitmen Bersama dan Pakta Integritas di Kanwil Ditjenpas Jabar

Atas dasar itu, DPD Provinsi Papua bersama DPC kabupaten dan kota di Papua meminta pertanggungjawaban panitia penyelenggara Munas VII HA IPB. Mereka mendesak agar proses Pemilihan Ketua Umum HA IPB ditinjau kembali guna menjamin kesetaraan hak, keterwakilan daerah, serta transparansi dalam pengambilan keputusan organisasi.

DPD dan DPC HA IPB di Provinsi Papua menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan tata kelola organisasi alumni yang adil, inklusif, serta menjunjung tinggi persatuan nasional.